China akan memperkenalkan aturan pertamanya tentang deepfake pada Januari 2023. Hal itu untuk mengantisipasi penipuan canggih, seperti penggunaan video berbasis kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).
Deepfake adalah gambar atau video yang dihasilkan atau diubah secara sintetis menggunakan AI. Teknologi ini bisa mengubah video yang sudah ada, lalu mengganti, misalnya dengan wajah politisi. Akibatnya, seolah-olah para politisi ini berbicara.
Peraturan ini akan mulai berlaku pada 10 Januari mendatang, ujarnya seperti dikutip CNBC International, Sabtu (24/12).
Berikut adalah beberapa ketentuan utamanya:
Pengguna harus memberikan izin jika gambar akan digunakan dalam teknologi deep synthesis Layanan deep synthesis tidak dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menyebarkan berita palsu Layanan deepfake harus memverifikasi identitas asli pengguna Konten sintetis harus memiliki beberapa jenis notifikasi untuk memberi tahu pengguna bahwa gambar atau video tersebut telah diubah dengan menggunakan teknologi Mengatur konten yang melawan hukum, membahayakan keamanan dan kepentingan negara, merusak citra negara atau mengganggu perekonomian
China telah mengeluarkan beberapa peraturan yang menargetkan raksasa teknologi sejak 2020, termasuk antimonopoli dan perlindungan data. Beijing saat ini sedang menyiapkan dua regulasi yang akan diterapkan tahun depan, antara lain:
Deepfake Penggunaan algoritma rekomendasi
Analis percaya bahwa undang-undang tentang algoritme dimaksudkan untuk mengatasi dua tujuan, yaitu penyensoran online yang lebih ketat dan peraturan yang mengatur tentang teknologi baru.
“Otoritas China jelas ingin membatasi kemampuan elemen anti-rezim untuk menggunakan pemalsuan para pemimpin senior, termasuk Xi Jinping, untuk menyebarkan pernyataan anti-rezim,” kata Paul Triolo, kepala petugas kebijakan teknologi di perusahaan konsultan Albright Stonebridge.
“Tapi itu juga menggambarkan bahwa otoritas China sedang mencoba untuk mengatasi masalah konten online yang sulit diselesaikan dengan cara yang telah dilakukan beberapa negara lain,” tambahnya.